Kontroversi Perades sampai Guru PNS dan PPPK ‘Nyambi’ Jadi Penyelenggara Pilkada 2024

Kontroversi Perades sampai Guru PNS dan PPPK ‘Nyambi’ Jadi Penyelenggara Pilkada 2024

Mei 9, 2024 by smartoil

Fenomena abdi negara, mulai dari perangkat desa (perades), sampai guru yang berstatus PNS dan PPPK ikut ‘nyambi’ menjadi penyelenggara Pilkada 2024, marak terjadi di Blora. Lalu bagaimana aturan sebetulnya?

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrati memperhatikan bahwa perades dibiarkan ikut menjadi penyelenggara pilkada secara aturan. Baik itu menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Bunyi (PPS), ataupun bagian pengawas pemilu di tingkatan kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan.

Secara aturan tidak ada larangan bagi perangkat desa menjadi penyelenggara Pilkada,” ujar Yayuk, panggilannya ditulis, Rabu (8/5/2024).

Dalam momen tahun politik 2024 ini, para perades yang berprofesi ‘nyambi’ jadi penyelenggara pilkada akan melaksanakan tugas selama sebagian bulan. Artinya, mereka akan bisa gaji sampingan sampai jutaan rupiah selama mengemban tugas.

Dikatakan Yayuk, para perades yang jadi penyelenggara pilkada wajib menerima izin dari kepala desa mereka masing-masing.

“Jika perangkat desa ingin menjadi sebagai penyelenggara pemilu, wajib minta izin kepala joker123 desa. Karena pantas Surat Keputusan (SK), mereka dilantik oleh kepala desa,” katanya.

Yayuk kembali menegaskan, ada satu hal yang tidak boleh dilanggar para perades yaitu soal ketidakprofesionalan dalam berprofesi.

“Yang jelas, perangkat desa wajib mengutamakan pekerjaannya sebagai perangkat desa. Jikapun memiliki pekerjaan tambahan, tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok sebagai perangkat desa,” tegasnya.

Berbeda dengan Disdik
Hal berbeda dinyatakan oleh Kepala Dinas Pengajaran Kabupaten Blora Sunaryo. Dirinya justru tidak membolehkan guru berstatus PNS dan PPPK ikut menjadi penyelenggara pilkada.

Menurut Sunaryo, kontrak sudah jelas tertera bahwa guru yang berstatus hal yang demikian dilarang kerja sampingan.

“Jika jadi PPK dan PPS waktunya kan berbulan bulan. Bagaimana itu?. Jika jadi KPPS tidak permasalahan kan hanya satu hari pas libur,” terangnya.

Lebih lanjut, Sunaryo menyatakan bahwa, guru PNS dan PPPK juga wajib menerima izin dari dinas pengajaran bila ada pekerjaan lain.

“Ke depan saya tidak akan menyetujui. Sedangkan mereka sebetulnya dibutuhkan di desa. Jangan sampai nanti pun mereka meninggalkan sekolah,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak rencananya akan digelar pada 27 November 2024 akan datang. Sebelumnya pada 14 Februari 2024 lalu, pemilihan legislatif tingkat tempat sampai sentra juga sudah dikerjakan secara serentak di Indonesia.